Jakarta, Maret.id — Dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal Youtube Bambang Widjojanto, pendiri Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan beberapa kritik tajam terkait struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa, 16 Juni 2026, Pangi menegaskan pentingnya untuk memecah kongsi antara pemerintahan Prabowo dan figur-figur yang memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dominasi Geng Solo dalam Kabinet
Menurut Pangi, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo masih dipengaruhi secara signifikan oleh individu-individu yang berkaitan dengan Jokowi, yang ia sebut sebagai Geng Solo. “Mengasuh Geng Solo ini seperti membuat pemerintahan Pak Prabowo tidak efektif,” ujarnya menekankan potensi masalah yang ada.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keberadaan banyak figur yang berafiliasi dengan Jokowi dalam struktur kabinet dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. “Kalau seluruh figur itu keluar, justru berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan,” tambah Pangi. Menurut analisisnya, kekuasaan Prabowo akan terancam jika para tokoh ini tidak dikeluarkan dari posisinya.
Posisi Strategis yang Masih Terhubung dengan Jokowi
Pangi menilai bahwa banyak posisi strategis di dalam pemerintah masih diisi oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi. “Menteri mereka banyak, dan cabang-cabang kekuasaan penting masih dikendalikan oleh mereka,” ungkapnya. Dia menyebutkan bahwa lembaga-lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ia sebut sebagai “made in Jokowi”, tetap berfungsi sesuai pola lama.
“Hingga hari ini, Panglima TNI masih dari masa lalu, sumber kekuasaannya yang melantik masih sama,” Pangi menambahkan. Ia juga menyoroti bahwa jabatan di kepolisian dan kejaksaan masih dijabat oleh mereka yang dilantik di era kepemimpinan Jokowi.
Pentingnya Reformasi dalam Struktur Pemerintahan
Dalam pandangan Pangi, kembali ke struktur yang didominasi oleh individu dari masa lalu dapat mempertanyakan keberlangsungan dan efektivitas pemerintahan Prabowo. Menurutnya, hal ini menunjukkan perlunya penataan ulang agar kabinet bisa berfungsi secara maksimal dan menciptakan keutuhan dalam kekuasaan pemerintahan.
Pangi menyimpulkan bahwa selama proses ini belum dilakukan, ketidakpastian terkait kekuasaan di pemerintahan akan tetap berlangsung. Komentar ini mengajak publik dan pengamat politik untuk merenungkan dan berdiskusi lebih lanjut tentang arah dan kepemimpinan di Indonesia.
