Jakarta, Maret.id — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bertemu dengan sekitar 15 perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 15 Juni 2026. Pertemuan ini berlangsung di Istana Wakil Presiden yang terletak tidak jauh dari lokasi aksi.
Perwakilan mahasiswa yang terlibat berasal dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Bung Karno, dan hadir mengenakan almamater resmi masing-masing. Dalam audiensi yang berlangsung, salah satu tuntutan utama yang disampaikan oleh mahasiswa adalah meminta pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak efektif.
Tanggapan Pengamat Politik
Namun, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa pertemuan tersebut tidak akan berkonsekuensi politik yang signifikan bagi Gibran. Menurutnya, meskipun audiensi memberikan kesan bahwa Wakil Presiden mendengarkan aspirasi mahasiswa, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Enggak ada dampak politik apa pun. Paling hanya memunculkan kesan bahwa wapres mendengar aspirasi mahasiswa yang sedang demo,” ungkap Adi Prayitno. Dia mengisyaratkan bahwa narasi positif terkait keterbukaan Gibran terhadap kritik menjadi paradoks ketika mahasiswa lain dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai kampus yang melakukan aksi sehari sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan serupa untuk bertemu dengan Wakil Presiden.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pertemuan
Adi Prayitno menambahkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemampuan Gibran dalam menangani berbagai aspirasi publik sangat tergantung pada tindak lanjut yang diambil setelah pertemuan ini. “Kalau ingin mengesankan sebagai wapres yang mendengar aspirasi, justru itu paradoks. Karena BEM UI dan BEM lainnya yang demo sehari sebelumnya tidak ditemui,” ujarnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah benar-benar mendengarkan suara mahasiswa yang mewakili berbagai perspektif di bawah naungan institusi pendidikan mereka.
Impak Simbolis Pertemuan
Sementara itu, Adi menekankan bahwa pertemuan Gibran dengan mahasiswa lebih bersifat simbolik ketimbang membawa implikasi politik yang luas. Ketidakselarasan dalam penanganan aspirasi dari berbagai kelompok mahasiswa menciptakan kesan bahwa ada diskriminasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.
Kondisi ini bisa memiliki dampak yang panjang bagi citra politik Gibran di mata publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Adi, hal tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin dalam menghadapi kritik dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
