Jakarta, Maret.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penggunaan LPG (liquefied petroleum gas) di Indonesia masih menjadi beban berat bagi anggaran negara. Sebanyak 80 persen dari kebutuhan nasional LPG dipenuhi melalui impor, yang menyebabkan penyedotan devisa yang signifikan setiap tahunnya.
“Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin malam, 15 Juni 2026. Pernyataan ini menggambarkan betapa besar ketergantungan Indonesia terhadap pengadaan LPG dari luar negeri.
Mencari Sumber Energi Alternatif
Bahlil merinci bahwa kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih efisien, salah satunya adalah pemanfaatan kompor listrik. Ia menyatakan bahwa kompor listrik yang sedang dikembangkan saat ini berbeda dari program sebelumnya yang sering mendapat kritik dan penolakan dari masyarakat.
“Pemerintah kini mengkaji teknologi baru yang diklaim lebih maju dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Bahlil menegaskan bahwa perbaikan teknologi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap program kompor listrik.
Kompor Listrik Generasi Baru
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan kajian untuk membandingkan efektivitas antara kompor listrik generasi lama dan teknologi terbaru yang sedang direncanakan. “Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” katanya.
Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi yang berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap LPG, pemerintah berusaha mencari kombinasi energi lain yang lebih aman dan efisien.
Anggaran untuk Pengadaan Kompor Listrik
Sebagai bagian dari inisiatif ini, Kementerian ESDM telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada tahun 2027. Program tersebut direncanakan masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Bahlil menyimpulkan, “Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain.” Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara dan mengurangi ketergantungan pada energi dari luar negeri.
