Jakarta, Maret.id — Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar Pertamax mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritikus, Hensa, yang merupakan pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, menilai bahwa penjelasan tentang kebijakan tersebut seharusnya langsung disampaikan oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, bukan oleh pejabat setingkat Sekretaris Kabinet.
Hensa menegaskan pentingnya komunikasi yang transparan dan langsung kepada masyarakat. “Masa kenaikan harga Pertamax yang harus dijelaskan Sekretaris Kabinet? Semakin lama, citra Teddy bisa rusak karena selalu pasang badan,” ungkapnya kepada wartawan pada Selasa, 16 Juni 2026. Menurut Hensa, meski langkah Teddy untuk menjelaskan situasi sudah patut diapresiasi, hal tersebut tetap dianggap minim.
Pentingnya Transparansi dalam Kebijakan
Dalam keadaan minimnya respons dari kementerian teknis maupun Pertamina, Hensa melihat bahwa setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik. Namun, ia tetap menilai langkah tersebut belum memadai. “Apa yang dilakukan Teddy itu meski bagus, tapi itu minimum banget,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa komunikasi mengenai isu sebesar harga bahan bakar harus dilakukan secara verbal dan langsung.
Hensa menyatakan bahwa kebijakan seperti kenaikan harga Pertamax seharusnya diumumkan melalui konferensi pers. “Kenaikan Pertamax ini seharusnya dijelaskan secara langsung kepada masyarakat, lengkap dengan rincian alasan serta dampaknya,” tegasnya.
Komunikasi yang Efektif Menjadi Kewajiban
Hensa menambahkan, sikap diam dari jajaran direksi Pertamina mencerminkan ketidakberanian mereka dalam berkomunikasi dengan rakyat. Menurutnya, transparansi merupakan kewajiban dasar bagi perusahaan pelat merah yang produknya sangat vital bagi masyarakat. Ia menekankan, “Direksi Pertamina itu takut sama rakyat. Harusnya ini diumumkan secara lisan dan detail.”
Ia juga mengkritik penggunaan media sosial sebagai sarana utama untuk mengumumkan kebijakan penting. Hensa berpendapat bahwa tindakan semacam itu adalah kurang etis dan tidak cukup untuk menangani isu yang berdampak luas terhadap masyarakat. “Bukan sekadar posting di Instagram,” tegasnya.
Perbaikan Pola Komunikasi di Masa Depan
Melihat situasi ini, Hensa menyerukan perlunya perbaikan dalam pola komunikasi pemerintah terkait kebijakan yang berdampak besar. “Kita berterima kasih atas postingan Mas Seskab, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Lain kali, kalau ada apa-apa, komunikasikan langsung kepada rakyat,” ujarnya. Menurutnya, komunikasi yang jelas, bervisual, dan langsung sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar memahami kebijakan yang diambil.
“Dilarang untuk bersembunyi di balik postingan media sosial dan membiarkan pejabat lain menanggung beban komunikasinya,” pungkas Hensa, menekankan pentingnya keberanian untuk tampil di depan publik.
