Jakarta, Maret.id — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) memberikan pernyataan penting terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. KAKI mengingatkan bahwa kehadiran nama seseorang dalam surat dakwaan atau persidangan tidak secara otomatis menunjukkan keterlibatan individu dalam tindak pidana.
Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan
Nama Djaka Budi Utama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, muncul dalam sidang pemeriksaan terhadap John Field, pemilik Blueray Cargo, pada 12 Juni 2026. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengandung dugaan aliran dana dengan kode-kode tertentu.
Jaksa mengidentifikasi kode-kode tersebut sebagai BC1 untuk Djaka Budi Utama, BC2 untuk Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, serta BC3 untuk Sisprian Subiaksono yang menjabat sebagai Kasubdit Intelijen. John Field, dalam keterangannya, menyatakan keyakinan bahwa uang yang disalurkan melalui Orlando Hamonangan sampai kepada pihak yang dimaksud, meskipun semua ini masih dalam proses pembuktian di persidangan.
Asas Praduga Tak Bersalah
Menanggapi opini publik yang berkembang, Sekretaris Jenderal KAKI, Anshor Mu’min, menegaskan pentingnya masyarakat memahami bahwa disebutnya nama seseorang dalam persidangan tidak berarti orang tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Penyebutan nama dalam dakwaan jaksa tidak serta-merta dimaknai sebagai pembuktian kesalahan pidana,” jelas Anshor.
Anshor menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah berlaku dalam hukum pidana Indonesia, artinya setiap individu dianggap tidak bersalah hingga ada putusan hukum yang sah. Dia mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keterangan sepihak tanpa dukungan alat bukti yang sah.
Klarifikasi dan Proses Hukum yang Profesional
KAKI mendesak agar pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam proses hukum memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Hal ini sangat penting mengingat nama baik seseorang dapat terkena dampak serius akibat tuduhan di dunia hukum. “Penyebutan nama dalam dakwaan atau persidangan harus diverifikasi melalui alat bukti yang cukup sebelum dapat digunakan untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang,” tegasnya.
Anshor juga memperingatkan bahwa berita dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi sering kali dapat menyesatkan. “Siapapun dapat disebut namanya dalam sebuah persidangan, namun hal tersebut tidak otomatis menjadikan orang itu pelaku tindak pidana,” katanya. Dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membentuk opini dan menghindari penilaian yang prematur hanya berdasarkan penyebutan nama dalam dakwaan atau persidangan.
Kasus dugaan suap terkait pengurusan impor di lingkungan DJBC masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah fakta hukum dan alat bukti lainnya akan terus diuji dalam proses persidangan, dengan harapan dapat memastikan kebenaran dari perkara ini serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
