Komisi III DPR Desak Polri dan PPATK Bahas Anggaran Secara Transparan!

Jakarta, Maret.id — Rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berlangsung di gedung DPR, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Habiburrokhman, bersama Wakil Ketua Rano Alfath dan Dede Indra Soediro. Rapat ini mengagendakan pembahasan beberapa isu penting mengenai rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2027.
Agenda Rapat Kerja
Rapat ini mencakup penjelasan terkait Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah-Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) untuk tahun 2027. Dalam kesempatan yang sama, dilaporkan pula mengenai kinerja dan penyerapan anggaran untuk tahun 2026 serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2025.
Seiring dengan itu, Habiburrokhman membuka rapat dengan meminta persetujuan dari seluruh peserta untuk menjadikan rapat tersebut terbuka untuk umum. Ia mengarahkan perhatian peserta untuk memberikan dukungan terhadap keterbukaan rapat yang berlangsung.
Persetujuan Terbuka untuk Umum
“Saya mohon berkenan, rapat dinyatakan terbuka ya?” tanya Habiburrokhman kepada peserta rapat. Permintaan tersebut mendapat respon positif dengan jawaban “Setuju” dari peserta, yang menunjukkan dukungan mereka terhadap keterbukaan proses pengambilan keputusan publik.
Setelah mendapatkan persetujuan, Habiburrokhman memberikan kesempatan kepada Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo untuk menyampaikan paparan terkait agenda yang telah ditetapkan tersebut. Penyampaian informasi oleh Wakapolri diharapkan dapat memperkaya diskusi serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan anggaran.
Pentingnya Transparansi dalam Kebijakan
Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama dalam rapat ini, mengingat banyaknya aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan yang dijalankan. Dengan pembahasan yang terbuka, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai penggunaan anggaran negara dan hasil yang dicapai oleh pemerintah.
Habiburrokhman dan anggota Komisi III lainnya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, agar kedepannya bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi momentum yang baik untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian dan Lembaga demi kesejahteraan bangsa.





