Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Darmadi Durianto, memberikan peringatan serius kepada pemerintah mengenai dampak dari lonjakan harga Pertamax. Lonjakan ini diprediksi akan memberikan efek domino yang berpotensi merugikan ekonomi 169 juta penduduk kelas menengah di Indonesia.
Lonjakan Harga Pertamax dan Dampaknya
Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter, dari harga sebelumnya Rp12.300. Kenaikan ini memberatkan kelas menengah yang mayoritas tergantung pada penggunaan Pertamax sebagai bahan bakar utama kendaraan.
Darmadi menjelaskan bahwa kelompok menengah adalah yang paling terdampak oleh kenaikan ini. Dengan pengeluaran rumah tangga yang meningkat drastis tanpa adanya kenaikan pendapatan yang signifikan, daya beli kelompok ini diperkirakan akan mengalami penurunan yang tajam.
Kelas Menengah, Penggerak Ekonomi yang Tertekan
Kelompok kelas menengah dikenal sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai pembayar pajak, pengguna kredit perbankan, pembeli rumah, hingga penyokong konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga penurunan daya beli akan memiliki dampak yang luas.
Lebih lanjut, Darmadi menyoroti bahwa kelompok menengah memiliki kewajiban finansial tetap, seperti cicilan rumah dan kendaraan. Dengan adanya kenaikan biaya energi, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut diprediksi akan terganggu, yang berpotensi meningkatkan angka kredit macet di sektor perbankan.
Pemerintah Diminta Segera Bertindak
Darmadi yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera merumuskan solusi konkret yang dapat membantu kelas menengah. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan efek domino yang mungkin terjadi di sektor ekonomi.
Darmadi mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, ketidakpuasan kelas menengah dapat memicu perubahan signifikan, bahkan mengancam stabilitas pemerintahan, seperti yang terjadi di negara-negara lain. Khususnya menjelang pemilu, perhatian terhadap kesejahteraan kelas menengah menjadi semakin penting.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penurunan. Dari 57,33 juta orang pada tahun 2019, jumlah ini turun menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Situasi ini memicu keprihatinan mengenai masa depan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Dengan demikian, langkah konkret dan perencanaan yang sistematis dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempertahankan kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
