Jakarta, Maret.id — Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendekiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) berpendapat bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Meskipun demikian, mereka tetap mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang ada.
Diskusi mengenai urgensi Reformasi Jilid II dilaksanakan oleh Jaringan Cendekiawan Muda di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan. Acara tersebut mengundang sejumlah narasumber, termasuk Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Pentingnya Proses Reformasi Berkelanjutan
Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan bahwa reformasi adalah proses perubahan yang bersifat berkelanjutan, dan bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Dia mencatat bahwa selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan, terutama dalam hal demokrasi serta kebebasan berpendapat.
“Gerakan mahasiswa tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” tegas Zaki dalam pernyataannya.
Tantangan Sosial dan Ekonomi yang Masih Menghantui
Meskipun menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons oleh pemerintah. Dia menyebutkan, antara lain, kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai isu-isu riil yang memerlukan solusi konkret.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, turut menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan berbagai langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Dia juga membagikan pandangannya terkait dorongan untuk Reformasi Jilid II, yang dinilainya mungkin tidak sepenuhnya berasal dari kalangan mahasiswa.
Kepentingan Elit Ekonomi dalam Narasi Reformasi
“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” ungkap Budiman.
Pernyataan ini menyoroti adanya kekhawatiran di kalangan elite tentang kemungkinan dampak kebijakan publik yang diambil pemerintahan saat ini. Menurut Budiman, hal ini menuntut perhatian serius agar kebijakan yang diambil dapat terlihat keseimbangannya demi kemaslahatan rakyat banyak.
