Jakarta, Maret.id — Tim Hukum Merah Putih (THMP) memberikan dukungan terhadap kelanjutan dua program unggulan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut, yang terdiri dari Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kalangan bawah.
Pengakuan Terhadap Manfaat Program
Koordinator THMP, C Suhadi MH, menyatakan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu menurut kami sangat bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah,” ujarnya pada Kamis, 18 Juni 2026.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan pandangan ini. Sejumlah mahasiswa telah menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan kedua program melalui aksi demonstrasi. Kritik ini berfokus pada masalah tata kelola dan adanya dugaan penyimpangan dalam implementasi program, yang belakangan ini diproses oleh aparat penegak hukum.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menekankan bahwa berbagai temuan pelanggaran yang terungkap menunjukkan perlunya pembenahan. Mereka menginginkan agar program-program tersebut dijalankan dengan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Pemerintah kan sudah bersikap tegas, siapapun yang menyelewengkan uang rakyat pasti ditindak dan terbukti jajaran pimpinan program MBG sudah ditangkap,” jelas C Suhadi.
Suhadi menambahkan bahwa evaluasi terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya tidak hanya mengacu pada kondisi masyarakat di perkotaan, yang cenderung lebih mapan. Menurutnya, banyak warga di daerah terpencil masih memerlukan perhatian serta dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Menjaga Komitmen Program
Suhadi menjelaskan bahwa program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih adalah contoh nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan. “Betapa terbantunya masyarakat bawah dengan kedua program unggulan ini, ekonomi masyarakat di bawah juga bergerak,” ujarnya. Ia mencatat bahwa program ini telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang.
Meskipun ada dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum tertentu, Suhadi menekankan bahwa hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang sudah terbukti memberikan manfaat. Ia mendorong agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap penyalahgunaan wewenang sambil mengajak masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai yang diharapkan.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran tak kenal kompromi dengan oknum-oknum nakal, kita percayakan kepada pemerintah menjalankan program-programnya. Jangan ganggu pemerintah, mengawasi boleh, menghambat jangan sampai. Jangan pula mengatasnamakan rakyat untuk menolak MBG dan KopDes Merah Putih, karena bermanfaat kok,” tutup Suhadi.
