Jakarta, Maret.id — Normalisasi arus perdagangan global, terutama pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur logistik yang vital, memberi peluang bagi rantai pasok energi dan komoditas internasional. Dalam konteks ini, Forum Intelektual Muda (FIM) menyatakan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya.
Peluang dan Tantangan Ekonomi
FIM mengingatkan bahwa peluang ini tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak didukung oleh langkah strategis serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perdagangan domestik. “Kami sedang berada di titik balik yang krusial. Pembukaan jalur perdagangan global harus dihadapi oleh Pemerintah dengan kebijakan mitigasi yang kuat dan tata kelola yang adaptif,” jelas Co-Founder FIM, Muhammad Sutisna, dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Sutisna menilai bahwa kinerja Kementerian Perdagangan belum sejalan dengan ambisi besar Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan visi Asta Cita. Tantangan domestik yang dihadapi, seperti stabilisasi harga dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar global, masih belum ditangani secara komprehensif.
Desakan untuk Evaluasi Kebijakan
FIM menegaskan perlunya evaluasi total terhadap tata kelola perdagangan. Sutisna menggarisbawahi, “Pemerintah perlu segera melakukan audit kebijakan dan mitigasi terhadap hambatan perdagangan untuk memaksimalkan manfaat dari normalisasi Selat Hormuz bagi komoditas ekspor Indonesia.” Ia juga menyarankan agar kepemimpinan Kementerian Perdagangan di bawah Menteri Budi Santoso perlu direvisi.
Dia menambahkan bahwa perlu ada sosok yang lebih visioner dan memiliki rekam jejak kuat dalam mewujudkan keadilan ekonomi untuk mendukung visi Asta Cita secara nyata. “Evaluasi mendalam terhadap posisi Menteri Perdagangan sangat penting dilakukan agar kementerian dapat beradaptasi dan bergerak seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia,” ungkap Sutisna.
Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ekonomi
Sutisna menekankan bahwa kinerja kementerian harus difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi kerakyatan dan daya saing industri nasional. “Asta Cita bukan sekadar narasi politik, melainkan janji kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya. Ia juga memperingatkan bahwa jika pos-pos strategis dijabat oleh individu yang tidak sejalan dengan visi tersebut, maka momentum pemulihan ekonomi global bisa terbuang sia-sia.
FIM tetap berkomitmen untuk mengawasi kebijakan publik dan memberikan masukan konstruktif demi mencapai kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa yang berkeadilan. Gerakan ini, menurut Sutisna, adalah bentuk tanggung jawab moril yang harus dijalankan oleh semua pihak demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik.
