Jakarta, Maret.id — Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mengajak seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan untuk aktif dalam mengawasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan dapat memberikan dasar yang akurat untuk penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
Pentingnya Akurasi Data Sensus Ekonomi
Anas Karno menekankan bahwa validitas data hasil Sensus Ekonomi sangat berpengaruh pada kualitas kebijakan pemerintah. Semua program yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha perlu didasarkan pada data yang akurat.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil kondisi di lapangan tidak akurat, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga insentif bagi UMKM berpotensi tidak tepat sasaran,” jelas Anas di Gedung DPRD Surabaya. Penegasan ini menunjukkan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi juga instrumen penting dalam perencanaan masa depan daerah.
Dukungan untuk Pelaku UMKM
Anas menegaskan bahwa sebagian besar sasaran sensus akan berfokus pada pelaku UMKM yang menjadi inti dari perekonomian Surabaya. Hasil dari pendataan ini diharapkan mampu mendukung berbagai program strategis, seperti revitalisasi Sentra Wisata Kuliner, pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha, serta penyaluran bantuan permodalan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak khawatir mengenai kerahasiaan data. Setiap respons yang diberikan oleh pelaku usaha akan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. “Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial,” tegasnya.
Target Pendataan dan Status Sensus
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, mengungkapkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan untuk mendata seluruh skala usaha nonpertanian, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Di dalam sensus ini, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang akan diikutsertakan, ditambah sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM.
“Hingga tahap awal pelaksanaan sensus, BPS Surabaya telah mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya,” ungkap Arrief. Diharapkan seluruh pelaku usaha memberikan data yang benar sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 bisa diandalkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan.
DPRD Surabaya menganggap keberhasilan sensus ini sebagai bagian krusial dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data, memastikan setiap program dan penganggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
