Jakarta, Maret.id — Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa langkah yang diambil oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan upaya untuk menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa. Hal ini menjadi sangat relevan, khususnya terkait dengan program-program prioritas nasional yang telah menjadi sasaran kritik belakangan ini.
Menurut Adi, aksi tersebut mencerminkan manuver politik yang signifikan. Gibran, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, menunjukkan keberpihakan sekaligus tingkat kepedulian terhadap berbagai tuntutan yang diutarakan oleh mahasiswa. Adi menyampaikan pandangannya ini melalui saluran YouTube pribadinya pada Jumat, 19 Juni 2026.
Pertemuan dengan Aktivis Mahasiswa
Sebelumnya, Gibran melakukan pertemuan dengan sejumlah aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang telah menyelenggarakan aksi demonstrasi di Jakarta. Dalam sesi dialog tersebut, para mahasiswa menyampaikan beragam tuntutan dan kritik terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Usai pertemuan, Gibran berkomitmen bahwa pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi serta siap menampung berbagai masukan yang diberikan oleh para mahasiswa. Begitu mendapatkan dukungan dari mahasiswa, Gibran mengundang mereka dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut serta dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meninjau langsung pelaksanaan program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menafsirkan Langkah Politikal Gibran
Menurut Adi, langkah Gibran ini menimbulkan beragam interpretasi di ruang publik. Sebagian kalangan menilai pendekatan ini sebagai strategi untuk merangkul kelompok-kelompok kritis yang selama ini aktif menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Di sisi lain, Adi melihat bahwa pesan utama dari Gibran adalah untuk mengajak mahasiswa menyaksikan langsung implementasi program-program yang telah menjadi objek kritik.
“Pesan politik yang dapat ditangkap dari tindakan Gibran ini adalah memastikan bahwa program-program yang dikritik, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, berjalan sesuai dengan tujuannya,” kata Adi. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai manfaat serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dialog Konstruktif antara Mahasiswa dan Pemerintah
Adi berpendapat bahwa pola dialog dan pelibatan mahasiswa dalam proses politik seperti ini sangat penting. Hal ini akan membangun komunikasi yang lebih konstruktif antara pemerintah dan kelompok kritis. Dialog yang sehat akan memungkinkan perbedaan pandangan dikelola dengan lebih baik dalam ruang demokrasi.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan mahasiswa sama-sama membangun komunikasi yang baik. Kritik memang diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan ruang dialog agar program-program yang dijalankan dapat terus diperbaiki dan disempurnakan,” katanya menambahkan. Dialog ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang mewakili suara generasi muda.
