Jakarta, Maret.id — Perdebatan mengenai keputusan hukum terbaru di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berlanjut, dengan pengacara Wahyu mengindikasi adanya penggiringan opini yang menyesatkan terkait keputusan Majelis Hakim. Wahyu menegaskan bahwa hakim hanya mempertimbangkan aspek prosedural tanpa menilai substansi dari surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal PPP.
“Hakim tidak menilai keabsahan SK Plt. DPW PPP Maluku, tetapi hanya menilai dari sudut pandang prosedur formil. Kami percaya Kuasa Hukum Tergugat telah keliru dalam menafsirkan amar putusan tanpa memahami pertimbangan hukum yang diberikan,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat malam, 19 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa pengacara DPP PPP seharusnya lebih cermat dalam mencermati pertimbangan Majelis Hakim.
Perbedaan Makna Gugatan
Wahyu kembali menyoroti bahwa perbedaan makna antara gugatan yang tidak dapat diterima dengan yang ditolak adalah hal yang krusial. Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga pokok perkara tidak dipertimbangkan. “Penggugat masih bisa mengajukan kembali gugatan setelah melengkapi syarat tersebut,” jelasnya.
Ia menjelaskan lebih jauh bahwa statemen penggugat yang tidak dapat membuktikan telah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa internal partai akan berimplikasi pada keputusan hakim yang dinyatakan prematur. “Kami menganggap keputusan ini memperlihatkan kurangnya pemahaman dari Majelis Hakim mengenai aturan internal yang berlaku pada PPP,” tegas Wahyu.
Prosedur Internal Partai
Dalam konteks tersebut, Wahyu juga menyoroti bahwa Mahkamah PPP belum terbentuk, dan hal ini menciptakan kondisi yang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “DPP PPP telah lebih dari enam bulan tanpa Mahkamah Partai, padahal AD Pasal 58 ayat 2 mengatur bahwa susunan pemimpin Mahkamah Partai harus dibentuk melalui Muktamar,” ungkapnya.
Dari situ, ia menyimpulkan bahwa keputusan hukum yang diambil oleh DPP PPP harus mempertimbangkan aturan yang berlaku agar tidak melanggar AD/ART partai. Mahkamah Partai, menurut Wahyu, tidak dapat dibentuk oleh DPP seperti yang saat ini terjadi.
Peluang Hukum Lanjutan
Wahyu menjelaskan bahwa meski mereka menghormati keputusan Majelis Hakim, langkah selanjutnya yang akan mereka ambil ialah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Kami sebagai warga negara yang taat hukum memiliki hak untuk mengambil langkah hukum lanjutan,” jelasnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh kader PPP, khususnya di Provinsi Maluku, agar tidak terpengaruh oleh opini yang menyesatkan yang beredar. Wahyu menegaskan bahwa dalam konteks gugatan SK Plt. DPW PPP Maluku, tidak ada pemenang maupun yang kalah. “Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Kami akan menunggu putusan hukum akhir,” tutupnya.
