BEM Persatuan Indonesia Suarakan Lima Tuntutan untuk Mendorong Perubahan Kebijakan dan Keadilan Sosial di Tanah Air
Jakarta, Maret.id — Perwakilan Aliansi BEM Persatuan Indonesia mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja lembaga negara.
Hikmah Maulana dari Universitas Jayabaya menegaskan bahwa evaluasi ini harus diarahkan pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Agar eksekusi anggarannya benar-benar berjalan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),” tutur Hikmah.
Selain itu, mereka juga menyerukan penghentian segala bentuk persekusi serta pembubaran paksa atas diskusi ilmiah di lingkungan kampus maupun ruang publik. “Forum diskusi kritis adalah napas demokrasi. Jika ini dibungkam, maka kita hanya menyisakan ruang bagi kebohongan dan ketidakadilan,” kata Hikmah.
Di sektor ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah untuk menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan sistem penyalurannya tepat sasaran. Hal ini dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam arus disinformasi atau provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Lebih lanjut, mahasiswa mendesak para pejabat publik untuk mampu berperan sebagai jembatan aspirasi rakyat. “Bukan justru menjadi pemicu konflik baru,” imbuh Hikmah.
“Kami siap berdiskusi dengan kepala dingin, bukan dengan amarah,” pungkasnya.
