Lonjakan Harta Zita Anjani Perlu Dilacak Aparat Hukum untuk Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik
Jakarta, Maret.id — Kekayaan Zita Anjani, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengalami lonjakan luar biasa, meningkat lebih dari 1.000 persen dalam waktu dua tahun.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Zita Anjani diketahui meloncat dari Rp9,16 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp109,32 miliar pada laporan 2025.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menegaskan bahwa lompatan kekayaan yang signifikan ini harus diuji melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas.
“Kenaikan kekayaan dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat tentu menjadi sorotan publik yang tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujar Saiful.
Ia menekankan pentingnya kontrol sosial dalam menjaga integritas kekuasaan di pemerintahan.
Saiful juga mendorong lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menyelidiki asal-usul peningkatan aset Zita Anjani.
“Kenaikan kekayaan hingga ratusan miliar Rupiah dalam kurun waktu dua tahun adalah angka yang cukup besar dan patut menjadi bahan klarifikasi lebih lanjut,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penegak hukum sebaiknya melakukan pelacakan terhadap laporan aset dan sumber pendapatan Zita.
Langkah ini dinilai krusial agar publik merasa negara hadir dalam menjaga penegakan hukum.
Di sisi lain, Saiful menantang Zita Anjani untuk bersikap terbuka dan memberikan penjelasan kepada publik.
“Jika terus bungkam, ketidakjelasan asal-usul kekayaan ini dipastikan bakal memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, mulai dari isu suap hingga gratifikasi,” sambungnya.
Ia menyatakan bahwa penjelasan yang dapat diverifikasi akan menjadi langkah preventif untuk menghindari asumsi negatif yang dapat merusak reputasi pribadi maupun institusi.
Tanpa klarifikasi memadai, kepercayaan publik terhadap integritas individu dan sistem yang ada akan tergerus.
“Namun demikian, apabila ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, maka tidak ada alasan bagi aparat untuk ragu dalam mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Saiful.
