Kritik Publik Terhadap Jokowi: Tuduhan Kemaruk Jabatan dan Rakus Kekuasaan Menyengat di Tengah Dinamika Politik Indonesia

Jakarta, Maret.id — Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai bahwa langkah politik mantan Presiden Joko Widodo dapat memperkuat persepsi negatif di kalangan publik. Dia berpendapat bahwa Jokowi terlihat berusaha mempertahankan pengaruh setelah masa jabatannya berakhir.

“Jokowi mau keliling untuk kampanye PSI. Publik akan menganggap Jokowi kemaruk jabatan, rakus kekuasaan, dan masih mengutamakan kepentingan diri sendiri serta keluarganya,” kata Muslim.

Menurut Muslim, kemampuan Jokowi untuk meningkatkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) patut dipertanyakan, terutama mengingat hasil pemilu sebelumnya. “Bagaimana bisa berhasil menaikkan PSI? Saat masih menjabat presiden saja, Jokowi gagal meloloskan partai yang dipimpin anaknya, Kaesang, ke Senayan,” sambungnya.

Jokowi, menurut Muslim, berada dalam posisi yang kuat saat itu. “Padahal saat itu birokrasi dan seluruh perangkat pemilu dinilai berada dalam genggamannya, namun tetap gagal,” ujar Muslim.

Muslim menyatakan bahwa keterlibatan Jokowi dalam agenda politik PSI berisiko memunculkan sentimen penolakan di masyarakat. “Tidakkah sekarang ini Jokowi justru akan semakin dicerca, mendapat cibiran, bahkan dimusuhi rakyat karena dianggap sebagai simbol praktik KKN yang dahulu diberantas pada era Reformasi?” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa masalah yang ditinggalkan Jokowi pada akhir masa jabatannya akan mempengaruhi penilaian publik terhadap setiap langkah politiknya ke depan. “Jokowi meninggalkan utang negara yang mencapai ribuan triliun Rupiah dan menjadi beban bagi negara maupun rakyat,” kata Muslim.

Selain itu, dia menyoroti proyek infrastruktur yang mangkrak, menambah beban utang negara. “Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan serius bagi upaya Jokowi untuk kembali tampil sebagai figur yang mampu mengerek dukungan politik bagi PSI,” imbuhnya.

Muslim menyimpulkan bahwa setiap langkah politik Jokowi kini akan terus dihadapkan pada catatan publik terhadap warisan pemerintahannya. “Bukan hanya terkait PSI, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai jejak kekuasaan yang ditinggalkannya,” tutup Muslim.