Novita Hardini Desak Pengawasan Industri AMDK Diperketat Demi Lindungi Konsumen, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Siap Berperan Aktif
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Tujuannya adalah menjamin keamanan produk serta melindungi hak konsumen akan akses air minum yang aman.
Desakan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) AMDK yang berlangsung bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Novita, persoalan air minum kemasan tidak hanya menyangkut industri, melainkan juga hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. “Air adalah inti kehidupan. Karena itu negara harus memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang aman, sehat, dan terlindungi. Jangan sampai hak dasar rakyat dikalahkan oleh lemahnya pengawasan dan tumpang tindih regulasi,” tegas Novita.
Dalam rapat tersebut, Novita memetakan tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ketiga isu tersebut adalah krisis keadilan air, krisis keamanan produk, dan krisis tanggung jawab sosial dalam industri AMDK.
Salah satu sorotan utama adalah beredarnya galon guna ulang yang diduga telah melewati batas usia pakai. Informasi dari Komisi VII DPR RI menunjukkan bahwa sebagian galon digunakan hingga 13 hingga 20 tahun.
Novita mempertanyakan kejelasan mekanisme pengawasan terhadap usia pakai galon guna ulang. “Siapa yang bertanggung jawab mengawasi batas usia pakai galon guna ulang ini? Apakah BPOM, BPKN, Kementerian Perindustrian, atau pihak lainnya? Sampai hari ini masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai mekanisme pengawasan yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, Novita juga meminta pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan data terkait perusahaan AMDK yang tidak memenuhi standar keamanan produk. Keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar.
Ia juga menyoroti kurangnya edukasi publik terkait penyimpanan dan penggunaan air minum kemasan. “Kita sering melihat sosialisasi tentang keamanan pangan, tetapi edukasi mengenai penyimpanan dan penggunaan air minum kemasan masih sangat minim. Padahal ini menyangkut kesehatan jutaan masyarakat Indonesia setiap hari,” kata Novita.
Ia menegaskan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan industri AMDK. Oleh karena itu, BPOM dan BPKN didorong untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan.
“Perlindungan konsumen tidak boleh berhenti di meja rapat. Harus ada pengawasan yang kuat, data yang transparan, dan edukasi yang masif agar masyarakat benar-benar terlindungi. Ini amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama,” pungkasnya.
