Fraksi PDIP Soroti Silpa Rp648 M, Minta APBD Jember Lebih Menyentuh Kebutuhan Rakyat di Tengah Pandemi
Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2025 yang mencapai Rp648,2 miliar. Fraksi ini meminta Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperbaiki perencanaan anggaran dan memastikan pembangunan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi mengungkapkan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada capaian administratif. Kebijakan anggaran perlu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Senin (22/6/2026). Menurut Alfan, nilai Silpa yang cukup besar menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran daerah.
“Nilai tersebut tergolong cukup besar dan menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperbaiki dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan,” ujar Alfan. Ia menegaskan bahwa Silpa perlu dievaluasi untuk memastikan anggaran dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Fraksi juga mencermati beberapa sumber pendapatan daerah yang realisasinya masih di bawah target. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pengelolaan pendapatan agar potensi Kabupaten Jember dapat dimaksimalkan.
Optimalisasi pendapatan daerah, menurut Alfan, penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun memberikan catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi capaian ekonomi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Indikator ekonomi dianggap menunjukkan perkembangan positif di periode tersebut. Namun, Alfan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bisa diukur dengan angka makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan tersebut harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatnya kesejahteraan petani dan pelaku UMKM,” tegas Alfan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan manfaat kebijakan pembangunan dirasakan oleh masyarakat Jember.
