Yusril Apresiasi Mahasiswa UBK yang Akui Kesalahan Terima Uang dari Oknum Terkait Politik
Jakarta, Maret.id — Yusril Ihza Mahendra, mantan aktivis, mengungkapkan keprihatinannya terkait insiden yang melibatkan mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri (UBK). Ia mengapresiasi langkah mahasiswa yang mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita juga menghargai mereka yang berterus terang, mengakui kesalahan, dan meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” ungkap Yusril kepada wartawan di Ombudsman RI, Selasa, 23 Juni 2026.
Yusril juga menegaskan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Menurutnya, gerakan ini merupakan manifestasi hati nurani dan moral yang patut didukung.
“Kita juga memberikan dukungan seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai gerakan hati nurani dan moral,” tutur Yusril. Meski demikian, ia mengingatkan mahasiswa untuk mempertahankan integritas dalam setiap aksi yang dilakukan.
“Tetaplah teguh memegang prinsip dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu,” tegas Yusril.
Masalah ini dipicu oleh aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta meminta subsidi tambahan untuk biaya pendidikan tinggi.
Usai unjuk rasa, beberapa perwakilan mahasiswa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Namun, sepekan setelahnya, polemik baru muncul setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima sejumlah uang untuk membatalkan aksi di depan Istana Negara.
Ia mengklaim uang sebesar Rp20 juta tersebut diterima dengan tujuan memindahkan lokasi aksi ke Gedung DPR, meski rencana itu tidak terwujud. Dalam klarifikasi tersebut, dana Rp20 juta itu disebut telah dibagikan kepada tujuh orang, termasuk pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBK serta dua senior organisasi kemahasiswaan.
Sumber dana ini menjadi perbincangan hangat setelah muncul video yang mengaitkan aliran dana kepada oknum kepolisian. Situasi ini menambah kompleksitas di tengah upaya pemerintah untuk memperhatikan tuntutan mahasiswa.
