Minim Oposisi, Efektivitas DPR Kembali Dipertanyakan di Tengah Ketegangan Politik Nasional
Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Adi Prayitno mengemukakan meningkatnya pertanyaan publik mengenai relevansi lembaga legislatif di tengah minimnya sikap kritis mayoritas fraksi di parlemen.
Ia menjelaskan bahwa dalam situasi di mana banyak partai politik memilih untuk tidak bersuara, timbul pertanyaan mendasar tentang keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem demokrasi.
“Kalau kita membaca berbagai pernyataan dari aktivis demokrasi, mahasiswa, dan civil society, secara konstitusional DPR memang memiliki fungsi kontrol. Tetapi dalam praktiknya, sulit bagi anggota dewan menyampaikan sikap kritis secara terbuka,” tutur Adi.
Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan yang mempertanyakan fungsi representasi dan pengawasan DPR dalam mekanisme demokrasi. Sementara itu, Adi juga menekankan pentingnya stabilitas politik untuk mendukung kemajuan ekonomi dan persatuan nasional.
“Sekeras apapun perbedaan politik, tetap harus guyub dalam menjaga stabilitas politik. Karena stabilitas adalah kunci kemajuan ekonomi,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa prinsip checks and balances tetap menjadi pilar utama demokrasi. Menurutnya, dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Dalam konteks ini, Adi berharap agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat mengambil sikap oposisi yang jelas sebagai salah satu kekuatan penyeimbang.
“Banyak yang berharap PDIP menjadi satu-satunya partai yang berani lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat,” ujarnya.
Adi menambahkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya memerlukan stabilitas, tetapi juga ruang untuk kritik yang efektif. Tanpa adanya ruang tersebut, pertanyaan mengenai efektivitas DPR sebagai lembaga legislatif akan terus bergema di ruang publik.
