Novita Mendorong Perbaikan Akses Layanan Kesehatan untuk Warga Miskin oleh Pemerintah
Trenggalek, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti masalah yang sedang melanda masyarakat terkait dengan banyaknya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Penekanan ini disampaikan oleh Novita dalam kegiatan layanan kesehatan mata gratis yang diadakan di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh pada hari Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan keprihatinan yang mendalam akan dampak dari kebijakan kesehatan yang kurang berpihak pada masyarakat berjumlah rendah.
Kegiatan ini merupakan inisiatif tahunan yang digagas oleh Novita bersama lembaga UPRINTIS Indonesia, yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET. Dalam pelaksanaannya, masyarakat terlihat antusias mengunjungi lokasi layanan untuk memeriksakan kesehatan mata mereka dan berkonsultasi mengenai masalah kesehatan lainnya yang sulit mereka akses sebelumnya.
Masalah Kartu BPJS PBI Nonaktif
Selama kegiatan tersebut, keluhan mengenai kartu BPJS PBI yang nonaktif menjadi isu yang paling sering dibahas oleh warga. Novita menyatakan bahwa dilihat dari aspek birokrasi, banyak warga yang berasal dari lapisan ekonomi lemah merasa terpinggirkan. Kerap kali mereka harus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang mendesak. Situasi ini menjadi semakin rumit ketika banyak dari masyarakat ini sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan perawatan medis. “Kondisi yang mempersempit akses terhadap layanan kesehatan ini jelas memberi dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat, terutama di kalangan warga yang kurang mampu,” ungkap Novita.
Reformasi Kebijakan Kesehatan yang Diperlukan
Lebih jauh, Novita juga menegaskan pentingnya reformasi dalam kebijakan layanan kesehatan nasional, termasuk manajemen Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang selama ini dinilai rumit dan menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan segera. Ia mendorong rekan-rekannya di Komisi IX DPR RI untuk berkomitmen mendesak Kementerian Kesehatan agar melakukan perbaikan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif untuk semua kalangan masyarakat. “Kami perlu memastikan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, bisa mengakses layanan kesehatan yang layak dan tanpa birokrasi yang memberatkan,” tegasnya.
Hal ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari ribuan orang yang bergantung pada sistem yang ada. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan sangat berpengaruh pada tingkat kematian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Trenggalek.
Komitmen untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
Novita juga menyampaikan bahwa kegiatan layanan kesehatan gratis ini adalah salah satu bentuk implementasi dari 10 Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang secara langsung menyentuh kebutuhan konsumen. Dia menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kesehatan yang berkelanjutan. “Kesejahteraan dan perlindungan bagi warga adalah prioritas yang kami jalankan setiap tahunnya. Kami berkomitmen untuk menjadi suara bagi mereka yang sering kali diabaikan oleh kebijakan yang ada,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi sebuah refleksi komitmen legislatif terhadap perbaikan sistem kesehatan di Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat negara ini. Sebuah perubahan yang dapat memberikan harapan lebih baik bagi masyarakat yang selama ini berjuang untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
