Jakarta, Maret.id — Aliansi mahasiswa di Kabupaten Ngawi telah melaksanakan aksi demonstrasi yang menyuarakan sebelas tuntutan terkait isu-isu nasional dan lokal. Aksi ini berlangsung di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi serta Gedung DPRD Kabupaten Ngawi pada Kamis (25/6/2026).
Peserta aksi terdiri dari Serikat BEM Ngawi, PC PMII Ngawi, GMNI, dan IMM. Mereka melakukan long march dari Perempatan Tugu Kartonyono Ngawi menuju pusat pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selain itu, mereka juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
Mahasiswa juga menyoroti beberapa isu lokal di Kabupaten Ngawi. Beberapa masalah yang diungkapkan mencakup peningkatan kasus pelecehan seksual, penanganan bekas tambang galian C yang dibiarkan, serta perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian.
Para mahasiswa berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan petani dibandingkan sekadar mengejar pertumbuhan industri. Mereka menekankan kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk dan BBM untuk pengolahan lahan.
Aksi ini disambut oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, dan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko. Mahasiswa meminta keduanya menandatangani nota kesepakatan sebagai tanda komitmen menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa dalam bentuk dialog dan diskusi. “Pemerintah daerah tentu saja menyampaikan terima kasih. Ada suatu hal yang positif pada kegiatan ini,” kata Dwi Rianto.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Ngawi siap menerima masukan dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. “Kami akan membuka diri untuk terus membangun diskusi, terutama dengan adik-adik mahasiswa,” tegasnya.
Dwi Rianto mengatakan bahwa pembangunan Kabupaten Ngawi harus dilakukan secara partisipatif dengan mengakomodasi masukan dari masyarakat. “Kepentingan utama adalah kepentingan rakyat Kabupaten Ngawi,” jelasnya.
Terkait isu daerah seperti pertanian dan kekerasan seksual, Wabup Dwi Rianto memastikan bahwa masalah ini akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Adanya berbagai tindak kekerasan atau penyimpangan di pendidikan terutama kekerasan seksual menjadi perhatian kita yang serius,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Ngawi akan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan keagamaan untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan terhadap masalah tersebut. “Kita menggandeng seluruh organisasi masyarakat dan mahasiswa agar program terkait hal tersebut dapat dijalankan dengan baik,” sambungnya.
Dari sisi pertanian, Dwi Rianto menyebut Pemkab Ngawi telah membuat komitmen perlindungan lahan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Perda RTRW menjadi dasar hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tata ruang,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, menyatakan siap menerima dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya terkait isu nasional. “Kami sepakat mendukung evaluasi terhadap program BGN dan KDKMP,” ujarnya.
DPRD Ngawi menegaskan akan menindaklanjuti isu lokal melalui fungsi pengawasan lembaga legislatif. “Segera akan kami laksanakan RDP sesuai isu yang disampaikan mahasiswa,” pungkas Yuwono.
