Jakarta, Maret.id — Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah menegaskan bahwa seluruh klaim dan kegiatan yang dilakukan Amri Akbar atas nama KAMMI, termasuk Muktamar XIV di Ambon pada 22-28 Juni 2026, dinyatakan tidak sah. Kegiatan tersebut, menurut Jundi, tidak memiliki legitimasi organisasi maupun konstitusional.
“Amri Akbar tidak punya hak bicara, apalagi bertindak atas nama KAMMI. Apa yang digelar di Ambon bukan Muktamar KAMMI. Itu hanyalah acara kelompok kecil yang menggunakan nama KAMMI untuk menipu publik dan kader,” ujar Jundi melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026.
Jundi menambahkan bahwa kepengurusan PP KAMMI periode 2024-2026 tetap berjalan penuh berdasarkan amanah Muktamar XIII KAMMI di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di sana, dirinya terpilih dengan perolehan 133 dari 158 suara sah.
PP KAMMI juga menyoroti adanya cacat hukum pada SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0001590.AH.01.08 Tahun 2025 yang selama ini dijadikan dasar klaim legalitas Amri Akbar. Jundi mengungkapkan bahwa notaris yang terlibat dalam proses penerbitan SK tersebut telah mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka.
“Kami sedang menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia, termasuk jalur administratif, PTUN, maupun pidana untuk membatalkan SK tersebut,” imbuh Jundi.
Sementara itu, Muktamar XIV yang digelar di Ambon ditolak oleh KAMMI Wilayah Maluku selaku tuan rumah. Sekretaris Jenderal KAMMI Maluku, Morsal J. Samual, menegaskan bahwa muktamar tersebut tidak memiliki legitimasi konstitusional dan bertentangan dengan AD/ART organisasi.
KAMMI Maluku juga mengimbau Pemprov Maluku dan aparat keamanan untuk tidak memberikan dukungan maupun fasilitas terhadap agenda tersebut.
Sebanyak 141 Pengurus Daerah KAMMI se-Indonesia telah menyatakan penolakan terhadap klaim kepemimpinan Amri Akbar. Mereka menegaskan dukungan penuh kepada kepengurusan sah di bawah Ahmad Jundi Khalifatullah.
