Ketua DPRD Blitar Pastikan 11 Tuntutan Mahasiswa Diperhatikan DPD PDI Perjuangan Jatim
Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menemui massa aksi Cipayung Plus Blitar Raya yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam dialog tersebut, Supriadi memastikan bahwa 11 tuntutan mahasiswa akan dikawal dan diteruskan kepada pihak berwenang sesuai mekanisme yang berlaku. Aksi bertajuk Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional itu sempat diwarnai pembakaran ban bekas sebagai simbol protes.
Situasi memanas ketika aparat kepolisian berupaya memadamkan api, yang memicu aksi saling dorong antara peserta demonstrasi dan aparat. Dalam kondisi tersebut, Supriadi keluar dari gedung dewan dan menghampiri massa aksi untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka.
“Kami menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. DPRD adalah rumah rakyat,” tutup Supriadi. “Seluruh masukan akan kami terima, pelajari, dan kami teruskan kepada pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Supriadi.
Perwakilan mahasiswa menyerahkan 11 poin tuntutan yang mencakup evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM. Mereka juga meminta peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan independensi KPK, penghentian kriminalisasi aktivis, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Supriadi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Blitar akan menjalankan fungsi representasi dan mengawal aspirasi tersebut agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait. “Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami siap mengawal seluruh tuntutan sesuai kewenangan DPRD agar suara mahasiswa benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang,” tegas Supriadi, yang juga merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Koordinator Aksi Cipayung Plus Blitar Raya, Santa Febriana, menjelaskan bahwa demonstrasi ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Setelah dialog dan penyerahan dokumen tuntutan, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Diharapkan dialog yang terjalin antara mahasiswa dan DPRD ini dapat menjadi ruang komunikasi konstruktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan.
