Jakarta, Maret.id — Koordinator FORBES NU, KH Abdul Waidl, menegaskan bahwa muktamar mendatang bukan hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin baru. Ia menyebutkan bahwa muktamar juga merupakan kesempatan penting untuk memperkuat sistem tata kelola organisasi.
“Muktamar bukan hanya momentum memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan memperkuat sistem. NU yang besar membutuhkan tata kelola yang besar pula: transparan, akuntabel, dan independen dari segala bentuk intervensi kepentingan,” tegas Abdul Waidl.
Ia menyatakan bahwa tantangan terbesar NU saat ini adalah membangun sistem organisasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selama hampir satu abad, kekuatan NU terbangun atas kepercayaan warga, keteladanan para kiai, serta tradisi pengabdian yang lahir dari pesantren dan masyarakat.
“NU dibangun oleh keringat warga, para kiai, dan jaringan pesantren. Karena itu, masa depan organisasi tidak boleh ditentukan oleh logika kekuasaan atau ketergantungan pada segelintir pemodal. Independensi organisasi adalah syarat utama agar NU tetap mampu menjadi penuntun moral bagi bangsa,” imbuhnya.
Forum yang akan datang akan membahas sejumlah isu strategis. Ini meliputi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi, kemandirian sumber pendanaan, dan penguatan hubungan antara struktur kepemimpinan dan warga NU di tingkat akar rumput.
FORBES NU menilai bahwa isu pendanaan organisasi perlu mendapat perhatian serius dan dibahas secara terbuka. “Organisasi yang besar tidak diukur dari seberapa kuat menutup kritik, tetapi dari seberapa berani membuka ruang evaluasi dan memperbaiki diri. Kepercayaan warga hanya dapat dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas,” kata Abdul.
Rembug Warga NU dijadwalkan berlangsung di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu, 28 Juni 2026. Acara ini akan dimulai pukul 13.00–17.00 WIB dan dilaksanakan dalam format Syawir Terbuka untuk memberikan ruang dialog langsung antara narasumber dan warga NU.
Forum tersebut akan menghadirkan tiga narasumber kunci. Mereka adalah Prof. Dr. Ali Muktiyanto, Rektor Universitas Terbuka, yang akan membahas relasi antara pendanaan, kekuasaan, dan independensi organisasi; Dr. KH Amin Mudzakkir, pengasuh Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya, yang akan mengulas perspektif fikih dana umat dan etika kepemimpinan; serta Khoirun Nikmah, Direktur Eksekutif INFID, yang akan memaparkan praktik terbaik transparansi dan tata kelola dalam organisasi masyarakat sipil. Diskusi ini akan dipandu oleh advokat pergerakan Anom Surya Putra.
