Jakarta, Maret.id — Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menilai kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berpotensi mengganggu realisasi visi Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan. Pernyataan itu disampaikan Efriza pada Senin, 11 Mei 2026, menyusul perbedaan antara kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan kondisi harga di lapangan.
Kritik terhadap kebijakan harga minyak goreng
Efriza menyoroti ketidaksesuaian antara HET minyak goreng Minyakkita yang ditetapkan pada Rp15.700 per liter dengan praktik pasar, di mana harga di beberapa daerah mencapai Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya penerjemahan kebijakan ekonomi kerakyatan di level pembantu presiden.
“Ini bukti ketidakbecusan kinerja di level pembantu Presiden dalam menerjemahkan arah kebijakan ekonomi kerakyatan,” ujar Efriza. Ia menambahkan bahwa wacana kenaikan HET Minyakkita justru berpotensi membebani masyarakat, padahal Presiden Prabowo sering menekankan kepentingan dan perlindungan bagi rakyat serta penguatan daya beli.
Dorongan untuk tindakan tegas kepada pemerintahan
Berdasarkan latar belakang akademisnya sebagai Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS), Efriza mendorong Presiden Prabowo mengambil langkah tegas terhadap kementerian terkait. Ia menilai perlu adanya tindakan korektif untuk memperbaiki koordinasi antar kementerian, khususnya antara sektor perdagangan, pangan, dan ekonomi.
“Prabowo perlu menyemprot Zulhas, karena kegagalannya dalam bekerja dan bukti lemahnya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian, terutama antara sektor perdagangan, pangan, dan ekonomi,” kata Efriza, menegaskan pentingnya langkah cepat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan ketahanan pangan berjalan efektif.
