Jakarta, Maret.id — Sorotan tajam kini tertuju pada pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sumber Daya Manusia milik Kementerian Kehutanan yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat.
Fasilitas publik tersebut diduga digunakan untuk agenda internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kejadian ini dinilai sebagai isu sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, saat ini juga menjabat sebagai pengurus dalam struktur kepengurusan teras PSI. Hal ini menambah kompleksitas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan aset negara.
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa persoalan ini lebih dari sekadar pinjam-meminjam gedung. “Ini adalah ujian nyata terhadap etika politik, kepatuhan hukum, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Mukhsin.
Ia menjelaskan bahwa Gedung Diklat adalah Barang Milik Negara (BMN). “Seluruh biaya operasional dan perawatannya ditanggung oleh uang rakyat melalui APBN,” tegas Mukhsin.
Ia melanjutkan bahwa penggunaan aset negara untuk kepentingan internal partai membuka pertanyaan tentang batasan antara urusan negara dan kepentingan golongan.
Mukhsin menggarisbawahi pelanggaran etika politik dalam kasus ini. Pertama, adanya runtuhnya sekat pemisahan kekuasaan antara pemerintah dan partai politik.
“Kedua, adanya konflik kepentingan yang sangat terbuka,” ujar Mukhsin. Ia menekankan bahwa pejabat publik harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Mukhsin juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Ia merincikan beberapa regulasi yang berpotensi dilanggar.
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa aset negara hanya boleh digunakan untuk tugas resmi kementerian.
Sementara itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 jelas melarang pejabat publik memanfaatkan fasilitas untuk keuntungan kelompoknya.
Selain itu, Pasal 420 KUHP mengancam pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan di luar tugasnya.
“Tanpa bukti izin resmi dan pembayaran sewa yang transparan, penggunaan Gedung Diklat Kemenhut oleh PSI memenuhi unsur penyimpangan pengelolaan aset negara,” tegas Mukhsin.
Matahukum menyerukan agar pihak-pihak terkait tidak mengabaikan masalah ini. “Kemenhut harus bersikap terbuka. Tunjukkan dasar hukum dan bukti izin penggunaan gedung kepada publik,” desaknya.
Mukhsin juga menuntut Raja Juli Antoni untuk memberikan klarifikasi mengenai pengawasan atas penggunaan gedung tersebut.
Dia mengingatkan bahwa dia sebagai pejabat publik barangkali harus menjelaskan mekanisme yang diterapkan agar tidak terjadi benturan kepentingan.
Matahukum meminta agar aparat pengawas fungsional turun tangan untuk menyelidiki potensi pelanggaran ini.
“Kami meminta BPK dan KPK untuk melakukan investigasi dan audit penggunaan gedung tersebut,” pungkas Mukhsin.
