Jakarta, Maret.id — Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersinergi dengan aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Indonesia dalam diskusi bertajuk “Jalan Ninja Kaum Intelektual: Mengawal Pemerintah Melalui Kritik Terukur Tanpa Pusaran Konflik”.
Diskusi tersebut dihadiri oleh tiga narasumber, yakni Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin, senior aktivis Jakarta, Khairullah T, dan Talimuddin Rumaratu. Acara ini berlangsung interaktif dan melahirkan pernyataan sikap yang tertuang dalam dokumen “Maklumat dan Resolusi Bersama”.
Pembacaan maklumat dilakukan secara bergantian oleh perwakilan dari masing-masing elemen, sebagai simbol solidaritas kaum muda Indonesia. “Kami menegaskan, bahwa narasi ‘Indonesia Bangkrut’ merupakan lompatan konklusi keliru yang tidak berdasar pada indikator ekonomi riil dan hanya menjadi retorika politik jalanan,” tegas Fery Dermawan, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam.
Fery juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen, salah satu yang terbaik di G20 dan ASEAN, dengan daya beli masyarakat yang terjaga dan cadangan beras Bulog mencapai 5,3 juta ton pada pertengahan 2026.
M. Zaeni Warat mewakili elemen pemuda untuk menyatakan dukungan terhadap perbaikan dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai polemik dugaan kebocoran anggaran di BGN bukan sebagai bukti kelemahan, tetapi justru menunjukkan fungsi deteksi dini dan penegakan hukum.
“Evaluasi dan penindakan hukum harus tetap berjalan, namun hak gizi bagi 43 juta anak sekolah tidak boleh dihentikan,” tutur M. Zaeni Warat. Ia juga mendukung Koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong sirkulasi modal yang nyata di tingkat desa demi pertumbuhan yang inklusif.
Zhiyah Aulia, perwakilan dari elemen pelajar, menilai tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mundur adalah tindakan inkonstitusional. “Kami menilai, tuntutan tersebut prematur dan berpotensi mencederai konstitusi yang sah,” cetusnya.
Zhiyah menjelaskan bahwa konteks historis saat ini berbeda jauh dengan tahun 1998. Ia dengan tegas menolak narasi tentang “Reformasi Jilid II”. “Kami menolak gerakan inkonstitusional dan menilai sistem checks and balances sudah berjalan baik melalui MK, DPR multi-partai, dan pers yang bebas,” sambung Zhiyah Aulia.
Di sisi lain, M. Alwan sebagai perwakilan mahasiswa menyerukan agar aksi unjuk rasa diimbangi dengan alternatif solusi berbasis data. “Penyampaian koreksi kepada pemimpin harus selaras dengan etika dan adat ketimuran yang santun,” ujarnya.
“Melalui pembacaan Maklumat dan Resolusi Bersama ini, kami komit untuk menjaga agar Indonesia tetap bergerak maju dan tidak mundur ke belakang,” pungkas M. Alwan.
