Jakarta, Maret.id — Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), mengungkapkan bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo akan terbatas jika hanya berperan sebagai dewan pembina di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum,” ujar Saiful. Menurutnya, posisi simbolis seperti itu tidak cukup kuat untuk memicu dan menggerakkan mesin partai secara efektif di lapangan.
“Maka wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional,” sambungnya. Ia juga menyoroti bahwa langkah Jokowi yang baru-baru ini aktif terlibat dalam politik memiliki risiko memicu mosi tidak percaya dari masyarakat.
“Di titik ini, muncul kesan bahwa langkah ‘turun gunung’ ini setengah hati. Terlalu besar jika hanya untuk peran simbolik, namun juga terlalu kabur jika tidak disertai tujuan politik yang jelas,” tegas Saiful.
Ia mengingatkan bahwa pemilih saat ini semakin cerdas dan menginginkan transparansi dalam arah politik pasca-istana. “Tanpa itu, setiap langkah politik (Jokowi) akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni,” tuturnya.
Saiful menambahkan bahwa dampak dari manuver ini tidak hanya akan merusak reputasi Jokowi, tetapi juga mengancam standar etika politik di Indonesia setelah kekuasaan. “Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran,” sindir Saiful.
“Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan: ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?” pungkasnya.
