Jakarta, Maret.id — Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Gerindra, Didi Mahardhika. Ia mengingatkan bahwa praktik tidak etis dapat mencoreng nama baik Universitas Bung Karno (UBK) dan merusak kepercayaan publik terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Kalau dugaan itu benar, ini bukan sekadar mencoreng nama Universitas Bung Karno, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa,” tegas Didi saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa meski memiliki ikatan emosional dengan UBK karena didirikan oleh ibundanya, Rachmawati Soekarnoputri, Didi tidak lagi terlibat dalam pengelolaan universitas tersebut sejak ibunya wafat pada 2021. “Sejak Ibu Rachmawati wafat, saya sudah tidak lagi berada dalam struktur pengelolaan yayasan maupun universitas,” kata Didi.
Sebagai anak pendiri, ia menyatakan kekecewaannya apabila kampus yang dibangun dengan cita-cita besar kini dikaitkan dengan pemberitaan negatif. “Tentu saya merasa sedih dan kecewa apabila kampus yang dibangun dengan cita-cita besar kini dikaitkan dengan pemberitaan seperti ini,” ujarnya.
Menurut Didi, UBK didirikan untuk melahirkan generasi kritis, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. “Saya berharap Universitas Bung Karno kembali kepada semangat awal pendiriannya,” sambungnya. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh dari universitas agar nilai-nilai yang diwariskan pendirinya tetap terjaga.
“Kampus bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter,” tegas Didi. Ia menilai pendidikan yang baik melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur dan bertanggung jawab.
Mahasiswa, menurut Didi, memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dan kekuatan moral. “Idealisme dan independensi gerakan mahasiswa harus dijaga,” katanya. Ia mengingatkan pentingnya agar gerakan mahasiswa tidak terkooptasi oleh kepentingan politik elit.
“Kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional,” imbuh Didi. Namun, dia menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Lebih dari itu, ia menekankan fungsi utama gerakan mahasiswa adalah mengawasi dan memberi masukan terhadap program pemerintah. “Gerakan mahasiswa sebaiknya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, bukan menghentikan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
