Jakarta, Maret.id — Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyatakan bahwa langkah yang dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan memicu sikap kritis dari publik.
“Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum,” tutur Saiful.
Ia juga berargumen bahwa dalam politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan.
Oleh karena itu, ada wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil bagi sosok sekelas Jokowi yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.
Saiful menambahkan bahwa langkah “turun gunung” tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di masyarakat jika tidak disertai dengan tujuan politik yang jelas.
“Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni,” imbuh Saiful.
Ia mengingatkan bahwa tidak hanya citra pribadi Jokowi yang dipertaruhkan, tetapi juga standar etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia.
“Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?” tegas Saiful.
