Jakarta, Maret.id — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berargumen bahwa rekayasa ini penting agar bantuan tepat sasaran dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Didik menekankan bahwa program MBG seharusnya tidak diterapkan secara merata di seluruh daerah. “Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi sebaiknya menjadi prioritas,” kata Didik. Ia mengusulkan agar daerah yang memiliki kondisi ekonomi yang baik dialihkan pada bentuk bantuan lain seperti dukungan biaya pendidikan.
“Lebih baik diberikan secara terbatas sebagai role model terlebih dahulu,” imbuhnya. Pendataan warga atau anak-anak yang berhak menerima manfaat, menilai Didik, sangat penting untuk efektivitas penggunaan anggaran negara.
Ia juga memberikan contoh bahwa desa-desa yang mandiri secara ekonomi tidak lagi menghadapi kerentanan yang sama dengan wilayah miskin. “Kebijakan pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” tuturnya.
Didik berpendapat bahwa program MBG dapat dialihkan untuk mendukung pendidikan di daerah yang sudah mandiri. “Kita tahu masih ada berbagai kebutuhan pendidikan yang harus ditanggung masyarakat meski sekolah disebut gratis,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis data penting untuk memetakan kondisi sekolah dan tingkat kemiskinan di setiap wilayah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
Investasi di bidang pendidikan, menurut Didik, diyakini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Ketika anggaran itu diarahkan untuk mendukung pendidikan, anak-anak kita dalam 10 hingga 30 tahun ke depan memiliki peluang lebih besar untuk mengubah masa depannya,” tuturnya.
Didik berharap evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG dapat dilakukan secara berkala. Ini penting agar kebijakan pemerintah tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang optimal.
