Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menegaskan komitmennya dalam mengawal program penyediaan rumah layak huni. Selain itu, mereka juga mendorong percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang ke pemerintah daerah.
Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas permukiman dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota DPRD Kota Batu, Amirah Ghaida Dayanara, menjelaskan bahwa hunian yang sehat, aman, dan layak adalah hak dasar setiap warga negara.
“Hunian yang sehat dan layak adalah hak dasar warga. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen penuh mengawal penyediaan rumah layak huni serta memastikan percepatan pembenahan PSU di Kota Batu berjalan sesuai target,” ujar Amirah.
Ia menambahkan bahwa pembenahan rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian utama. Percepatan penyerahan PSU dari pihak pengembang diharapkan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur permukiman.
Dengan penyerahan PSU, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk perawatan jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Amirah berharap agar kolaborasi antar legislatif, pemerintah daerah, dan pengembang semakin kuat. “Sinergi yang baik menjadi kunci agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari lingkungan permukiman yang lebih aman, nyaman, dan tertata,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu melihat pengawasan terhadap program rumah layak huni dan percepatan penyerahan PSU sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
