Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah agar menyiapkan tata kelola Program Koperasi Desa Merah Putih secara matang. Hal ini untuk menghindari pengulangan masalah manajerial yang dialami Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Said menekankan bahwa program ini, yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi desa, memerlukan sistem tata kelola yang solid agar tujuan kebijakan dapat terwujud secara optimal.
“Mulai sekarang, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang agar tujuan mulia yang hendak dicapai pemerintah tidak mengalami persoalan seperti yang menimpa BGN hari ini,” tegas Said saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Said, kesiapan kelembagaan, manajemen operasional, serta transparansi dalam pelaksanaan program merupakan faktor krusial yang harus dipastikan sebelum pelaksanaan program secara nasional.
Peringatan Said juga sejalan dengan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) Banggar DPR RI. Mereka mencatat beberapa potensi risiko fiskal dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih.
Banggar menilai bahwa risiko gagal bayar perlu diantisipasi agar tidak membebani Dana Desa dan mengganggu pembiayaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, Panja merekomendasikan pemerintah untuk segera menyiapkan skema mitigasi risiko yang komprehensif. Hal ini penting guna melindungi keberlanjutan fiskal desa saat program mulai diimplementasikan.
Said menegaskan bahwa pengalaman dari Program Makan Bergizi Gratis melalui BGN harus menjadi pelajaran penting dalam merancang kebijakan baru.
“Sinkronisasi regulasi, kejelasan tata kelola, serta kesiapan distribusi program perlu diselesaikan sebelum Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan secara luas,” ujar Said.
Ia berharap bahwa seluruh persiapan dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga program pemberdayaan ekonomi desa ini dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
