Jakarta, Maret.id — FolaPlay, platform penyedia layanan Over-The-Top (OTT), ditunjuk sebagai salah satu mitra TVRI dalam menayangkan siaran Piala Dunia 2026. Penunjukan ini memicu perdebatan mengenai isu disinformasi dalam konteks demokrasi.
Penyebaran informasi yang tidak teruji kebenarannya dapat merugikan individu dan mencederai kualitas demokrasi serta ruang publik digital. “Demokrasi memberikan ruang bagi siapapun untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kritik jangan sampai menjadi tuduhan yang belum dapat dibuktikan,” tegas Farhan, seorang pengamat komunikasi.
Farhan menekankan pentingnya masyarakat untuk membedakan antara kritik yang sah terhadap kebijakan publik dan tuduhan tanpa dasar. Kritik dianggap sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi, sedangkan tuduhan perlu didukung oleh bukti yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa praktik komunikasi digital modern sering kali terpapar disinformasi yang disebarkan secara sistematis. “Dalam ilmu komunikasi dikenal istilah illusory truth effect, yaitu kebohongan yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran,” imbuh Farhan.
Farhan juga mengajak masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi melalui etika komunikasi dan budaya verifikasi. Ia menekankan bahwa, “Di era demokrasi digital hari ini, content creator tidak boleh hanya berorientasi pada viralitas dan ramainya viewers.”
Sebelumnya, perusahaan investasi Arsari Group yang didirikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan klarifikasi mengenai tuduhan yang mengaitkan Hashim dengan kepemilikan FolaPlay. Mereka menegaskan bahwa Hashim bukan pemegang saham atau pengurus di FolaPlay serta membantah tuduhan bahwa kerjasama ini bertujuan menguntungkannya secara pribadi.
“Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi,” ujar Ariseno Ridhwan, VP Corporate Communications Arsari Group. Tuduhan ini muncul di salah satu episode podcast dan direplikasi oleh berbagai akun media sosial, menimbulkan spekulasi mengenai konflik kepentingan.
