Jakarta, Maret.id — Komisi B DPRD Jawa Timur sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tata Niaga Telur. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga telur serta mengatasi masalah kelebihan pasokan yang mengancam para peternak.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menjelaskan bahwa penyusunan perda masih dalam tahap pendalaman. Proses ini melibatkan asosiasi peternak dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur sebagai pemangku kepentingan.
Regulasi ini tidak hanya berfokus pada tata niaga telur, tetapi juga bertujuan memperkuat pengendalian ekosistem usaha peternakan. Hal ini diharapkan menjaga keseimbangan antara produksi dan harga di pasar.
“Kami melihat perlunya kontrol terhadap seluruh ekosistem produksi peternakan, mulai dari operasional pembibitan hingga pabrik pakan. Tujuannya agar kendali harga benar-benar bisa dipegang oleh pemerintah,” tegas Wiwin.
Lebih lanjut, Komisi B DPRD Jatim juga menekankan pentingnya penguatan data produksi dan kebutuhan pasar. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, sehingga potensi kelebihan pasokan dapat diantisipasi lebih awal.
“Kita juga menekankan pentingnya akurasi pengelolaan data kebutuhan dan pasar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi penumpukan stok telur yang berujung pada jatuhnya harga jual di peternak,” imbuh Wiwin.
Sembari menyiapkan regulasi, DPRD Jawa Timur mendorong peningkatan penyerapan telur lokal oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Salah satu usulan yang sedang dibahas adalah meningkatkan frekuensi penyajian menu telur dari satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu.
Namun, implementasi kebijakan ini masih menunggu instruksi resmi agar dapat diterapkan di seluruh SPPG. Selain itu, Komisi B DPRD Jawa Timur juga berencana untuk mengusulkan evaluasi sistem perizinan peternakan melalui Online Single Submission (OSS).
Wiwin menyatakan bahwa mekanisme perizinan yang tidak dilengkapi dengan pengaturan kuota dapat memicu peningkatan jumlah peternak tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar.
“Karena izin lewat OSS terbuka tanpa kuota, semua orang bisa masuk menjadi peternak baru. Kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sistem OSS menerapkan kuota demi menjaga stabilitas supply dan demand,” tegasnya.
Terakhir, Wiwin menambahkan bahwa DPRD Jawa Timur bersama Satgas Pangan dan Polda Jawa Timur akan terus mengumpulkan data pelanggaran terkait penyerapan telur lokal. Data ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola sektor peternakan.
