Jakarta, Maret.id — Desakan untuk meninjau ulang rencana pembangunan batalyon tugas pembunuhan (BTP) mengemuka dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang diwakili Al Araf dari Centra Initiative. Penolakan ini muncul setelah adanya penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut.
Masyarakat di beberapa lokasi, termasuk Desa Rancapinang di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Desa Selosabrang di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah menyuarakan keberatan. “Penolakan tersebut dipicu oleh sengketa lahan yang mengancam ruang hidup masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun,” kata Al Araf kepada wartawan, Jumat 3 Juli 2026.
Pembangunan BTP juga menyebabkan konflik dengan masyarakat adat terkait hak ulayat di daerah seperti Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Al Araf menambahkan bahwa proyek ini akan menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit.
“Bangunan batalyon dan komando teritorial itu akan menjadi beban serius bagi anggaran pertahanan karena akan ada pembengkakan anggaran rutin untuk kepentingan operasional dan lainnya,” tutur Al Araf. Menurutnya, anggaran sektor pertahanan saat ini lebih banyak digunakan untuk anggaran rutin seperti gaji pegawai daripada untuk penguatan pasukan yang profesional dan modern.
“Karena itu, pembangunan BTP dan Koter justru akan menjadi hambatan serius dalam peningkatan kesejahteraan prajurit serta pembangunan alutsista yang modern,” terangnya. Mengingat hal tersebut, Al Araf mendesak agar pemerintah melakukan peninjauan ulang yang komprehensif terhadap rencana pembangunan BTP.
“Moratorium seluruh penambahan dan pembangunan struktur komando teritorial baru,” pungkasnya.
