Fraksi PDIP Desak Pemkab Malang Segera Isi 22 Jabatan Kosong

Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten Malang memanfaatkan rencana mutasi pejabat untuk mengisi 22 jabatan strategis yang hingga kini masih kosong. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat profesionalisme birokrasi.
Menurut Zulham Akhmad Mubarrok, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, mutasi yang akan dilakukan harus menjadi langkah konkret dalam penempatan pejabat berdasarkan kompetensi. “Mutasi jangan hanya menjadi agenda seremonial memindahkan pejabat dari satu kursi ke kursi lain,” kata Zulham.
Hingga awal Juli 2026, terdapat 22 jabatan strategis yang belum diisi oleh pejabat definitif. Rincian jabatan tersebut mencakup empat jabatan pimpinan tinggi pratama, delapan sekretaris dinas, dan sepuluh kepala bidang yang masih dijabat pelaksana tugas.
Zulham menambahakan, kondisi tersebut membuat beberapa organisasi perangkat daerah harus menjalankan pola rangkap jabatan. Misalnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja juga merangkap memimpin Dinas Sumber Daya Air. Selain itu, posisi penting seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga masih kosong.
Fraksi PDI Perjuangan menilai aspek ini menunjukkan belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur dan sistem kaderisasi birokrasi. “Jika sistem kaderisasi berjalan dengan baik, setiap ada pejabat yang pensiun atau bergeser, pasti sudah ada figur pengganti yang siap,” tegas Zulham.
Fraksi tersebut juga menyoroti penempatan pejabat pelaksana tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi. “Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik dan memperlambat pengambilan keputusan strategis,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengawasi pelaksanaan mutasi pejabat agar menghasilkan birokrasi yang lebih profesional dan efektif. Zulham berharap Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dapat memanfaatkan kewenangannya untuk mengakhiri masalah kekosongan jabatan ini.
“Mutasi kali ini harus menjadi titik balik pembenahan birokrasi secara total. Masyarakat tidak butuh rotasi tanpa solusi,” tutupnya.





