Jakarta, Maret.id — Dr. Amin Mudzakir, Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), mengungkapkan kekhawatirannya mengenai peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam birokrasi Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya pada acara Holaqoh Muktamar bertajuk “Quo Vadis NU” di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, pada malam Sabtu, 4 Juli 2026.
Amin menyatakan bahwa hampir separuh pengurus NU adalah birokrat, khususnya di Kementerian Agama. “Terus terang, saya tidak atau belum menemukan nih di luar Kementerian Agama gitu ya yang adalah pengurus NU,” kata Amin saat mengutip pandangannya melalui siaran ulang Youtube Pesantren Ciganjur, Minggu, 5 Juli 2026.
Dalam hal ini, ia menegaskan pentingnya pengaruh NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan jumlah Nahdliyin yang mencapai sekitar 140 juta, Amin meyakini bahwa NU belum memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan publik. “Problematik-problematik yang tadi disampaikan, soal transparansi, soal akuntabilitas yang sesungguhnya menjadi kata kunci dalam birokrasi kita, itu kok tidak muncul di NU gitu ya,” tegasnya.
Amin juga merujuk pada pernyataan Badiul Hadi, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), yang menunjukkan bahwa kurangnya pemberdayaan kader NU berdampak pada masalah transparansi tata kelola keuangan. “Nah, ini juga salah satu nanti pertanyaan yang harus kita cari ya. Apakah memang dalam hal ini NU hanya sekadar instrumen saja gitu ya, bukan tempat berkhidmat gitu ya,” tutur Amin.
Ia menyerukan agar Muktamar PBNU yang akan datang, yang juga memilih pimpinan baru, harus merumuskan pemikiran-strategis untuk mendistribusikan kader NU ke berbagai sektor pemerintahan. “Kaderisasi teman-teman IPPNU, PMII, Ansor itu supaya tidak semuanya masuk ke politik, partai politik,” imbuh Amin.
Dia menekankan pentingnya mendorong kader NU untuk berkarir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). “Itu kelihatannya seperti sepele tapi ini penting gitu. Penting itu,” tuturnya menambahkan, menyiratkan bahwa pendekatan ini akan memperkuat kontribusi NU dalam pemerintahan dan masyarakat.
