Jakarta, Maret.id — Komisi D DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi untuk menjadikan Satu Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai dasar kebijakan dalam penanganan rumah tak layak huni.
Sistem ini diharapkan bukan hanya berfungsi sebagai basis pendataan, tetapi juga mampu memetakan rumah yang belum mendapatkan bantuan. Dengan demikian, prioritas wilayah yang memerlukan penanganan dapat ditentukan dengan lebih tepat.
Anggota Komisi D, Diana Sasa, menyatakan bahwa pengembangan Satu Data RTLH merupakan langkah strategis dalam memperbaiki pengelolaan program perumahan. Pembangunan ini diharapkan dapat menghimpun seluruh intervensi pembangunan rumah dari berbagai sumber pembiayaan dalam satu basis data terpadu.
“Kami mengapresiasi langkah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya yang telah membangun Satu Data RTLH. Ini merupakan kemajuan penting dalam tata kelola pembangunan,” tegas Diana, lawan politik dari Fraksi PDI Perjuangan.
Diana menambahkan bahwa adanya sistem data tunggal akan memudahkan pemerintah dalam melacak sumber pembiayaan program RTLH, baik dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun dari program CSR dan dukungan mitra seperti Kodam.
“Dengan sistem ini, seluruh intervensi tercatat secara terpadu, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih bantuan,” sambungnya.
Meski demikian, Diana menekankan bahwa keberhasilan Satu Data RTLH harus diukur lebih dari sekadar kelengkapan data. “Sistem ini harus menjadi instrumen utama dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Data yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi rumah yang belum mendapatkan bantuan dan menyusun prioritas. “Kebutuhan yang belum tertangani dapat segera dipetakan,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi D DPRD Jatim mendorong Dinas Perumahan untuk terus memperbarui data secara berkala. Integrasi data antar pemerintah daerah dan kementerian juga dianggap penting oleh Diana.
“Integrasi antarsistem menjadi kunci agar penyaluran bantuan semakin akurat,” tegasnya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang memenuhi syarat namun terlewat dalam program bantuan pemerintah.
“Ke depan, kami dorong agar Satu Data ini terus diperbarui secara berkala, sehingga setiap rupiah anggaran tepat sasaran,” pungkas Diana Sasa, Ketua DPC PDIP Kabupaten Magetan.
