Jakarta, Maret.id — Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network memberikan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Mereka menekankan langkah-langkah reformasi untuk menyita harta koruptor sebagai solusi untuk subsidi rakyat.
“Hal ini dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group) dan penyitaan Rp11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan,” kata Agustin Lumban Gaoli, Aktivis 98 Resolution Network, saat diwawancarai di Kota Bandung.
Agustin juga menyoroti penyitaan Rp920 miliar dan 51 kg emas yang ikut terlibat dalam kasus korupsi. Uang sitaan tersebut akan digunakan untuk berbagai pembangunan social, seperti sekolah rakyat dan kampung nelayan.
“Demi memberikan efek jera, kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup,” tegasnya.
Di samping itu, pendekatan pemberantasan korupsi yang kini lebih progresif menargetkan sumber pendapatan negara dan pengelolaan sumber daya alam, bukan sekadar fokus pada korupsi belanja negara.
Presiden Prabowo juga telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif sebagai bagian dari upaya penegakan reforma agraria.
Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network menekankan pentingnya semangat anti kebocoran. Mereka mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan UUD 1945 Pasal 33, dengan menekankan efisiensi dan upaya melawan korupsi.
“Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan,” imbuh Agustin. Ini termasuk merombak belanja koruptif dan mentransfer dana yang mengendap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengenai anggaran pendidikan, mereka menolak tuduhan bahwa anggaran tersebut dikurangi demi program MBG. Justru, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp116 triliun pada 2026, sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menetapkan alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan.
Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network juga menyatakan dukungan terhadap segala bentuk kritik terhadap pemerintahan. Mereka mengakui keterbukaan Presiden Prabowo terhadap koreksi mengenai dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG.
Dalam menghadapi tantangan geopolitik yang mengancam ekonomi nasional, mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan. “Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan,” tutup Agustin.
