Jakarta, Maret.id — Ahli hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita, meragukan keabsahan laporan tersebut sebagai fakta ilmiah yang valid. Ia menyatakan bahwa publikasi asing itu bernuansa politis untuk mendelegitimasi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan reformasi hukum dan penegakan ketertiban nasional.
“Survei semacam itu bertujuan melemahkan legitimasi dan wibawa pemerintahan Presiden Prabowo,” tegas Prof. Romli. Ia menilai kritik terhadap kebijakan publik harus didasarkan pada kajian ilmiah yang sahih, bukan pada data persepsi yang tidak terverifikasi.
Kritik juga disampaikan oleh pengamat sosial dan ahli statistik, Karyono Wibowo. Ia menilai klaim IndexMundi memiliki metodologi yang lemah dan tidak memenuhi standar survei publik internasional.
Ada tiga kelemahan fundamental dalam survei tersebut yang membuatnya tidak dapat dijadikan rujukan. Pertama, survei ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan hanya mengandalkan 296 responden daring. Sampel sekecil ini tidak representatif untuk menggambarkan populasi Indonesia yang melebihi 270 juta jiwa.
“Margin of error yang dihasilkan dari sampel sekecil ini jauh melampaui batas toleransi yang diterima dalam standar survei akademis maupun kebijakan publik internasional,” jelas Karyono.
Kedua, responden hanya diambil dari pengunjung laman IndexMundi yang memiliki bias demografis dan didominasi pengguna internet aktif berbahasa Inggris. Profil ini tidak mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, di mana persepsi mungkin dipengaruhi oleh pemberitaan media internasional.
Ketiga, indikator yang digunakan dalam survei tersebut tidak mengukur pengalaman suap secara riil, jumlah perkara hukum, atau data resmi lembaga antikorupsi. Survei ini hanya merekam persepsi subjektif yang rentan dipengaruhi oleh sentimen politik dan narasi media.
Berdasarkan informasi resmi, IndexMundi menempatkan korupsi Polri di peringkat ke-18 dunia dari 100 negara yang disurvei dengan skor 7,56. Honduras menempati posisi teratas dengan skor 8,32, sementara Denmark berada di peringkat paling buncit dengan skor 1,86.
Dalam rilis Police Corruption Perceptions Index, responden hanya ditanya mengenai persepsi korupsi di institusi kepolisian di daerah mereka. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin besar persepsi korupsi.
Sebanyak 296 responden dari Indonesia disurvei dengan margin of error 5,70 persen. Namun, survei tersebut tidak mencantumkan tanggal pengumpulan data, verifikasi domisili, atau mekanisme penyaringan respons bot.
