Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa penggunaan helikopter oleh Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, dan Anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, perlu diusut lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.
Uchok menyatakan bahwa selain sedang diinvestigasi dalam kasus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, masalah ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Jawa Barat.
Ia menjelaskan bahwa dalam persidangan DKPP, telah diperiksa beberapa pihak, termasuk Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, dan Anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, serta Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah, yang turut terlibat dalam penerbangan helikopter tersebut.
Dari hasil persidangan, Uchok mengungkapkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam administrasi penganggaran. Dua pimpinan KPU yang teradu mengaku tidak meminta fasilitas helikopter, mencatat bahwa penyediaannya dilakukan oleh Sekretariat KPU Jawa Barat.
“Penggunaan helikopter tersebut menelan biaya lebih dari Rp198 juta, digunakan pada 25 Januari 2024. Ini artinya penggunaan anggaran tidak tercantum dalam program KPU,” ujar Uchok.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk penggunaan helikopter baru muncul setelah dilakukan revisi pada 30 Januari 2024, atau lima hari setelah penerbangan ke Cianjur dilaksanakan.
“Berdasarkan temuan ini, ada dugaan penyalahgunaan kewenangan karena penggunaan anggaran dilakukan sebelum adanya program yang memiliki dasar hukum,” imbuh Uchok.
Ia meminta agar Kejari Jawa Barat mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan helikopter tersebut.
“Lebih bagus lagi jika Kejari Jawa Barat juga membuka penyelidikan atas anggaran helikopter itu,” tegas Uchok.
“Dari sini, Kejari Jabar bisa membuka penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dengan cara mengubah administrasi program dan keuangan,” pungkasnya.
