Jakarta, Maret.id — Reformasi 1998 menandai lahirnya babak baru dalam hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Perubahan ini memberikan arah baru, di mana sentralisasi yang mendominasi selama puluhan tahun kini bergeser menuju desentralisasi yang lebih luas. Otonomi daerah diposisikan sebagai instrumen untuk demokratisasi, pemerataan pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat.
Namun, lebih dari dua dekade setelah reformasi, arah gerak otonomi daerah sering kali menyerupai pendulum, berayun antara dorongan desentralisasi dan tarikan resentralisasi. Pertanyaannya kini, quo vadis pendulum otonomi daerah diarahkan? Perdebatan mengenai otonomi daerah seharusnya tidak berhenti pada dichotomy antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang dibutuhkan adalah merumuskan titik keseimbangan konstitusional yang selaras dengan jati diri Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan
Otonomi daerah harus dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat bukan melemahkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka negara kesatuan, kedaulatan tetap tunggal dan berada pada tingkat nasional. Daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri, melainkan kewenangan yang didelegasikan secara konstitusional melalui UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah bukanlah federalisme terselubung, dan pola pikir bahwa otonomi adalah sumber fragmentasi kekuasaan juga perlu ditinggalkan. Sebaliknya, otonomi daerah seharusnya dilihat sebagai mekanisme distribusi kekuasaan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperpendek rentang kendali pelayanan publik, dan memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini artinya, penguatan otonomi daerah harus selalu mengedepankan integrasi nasional dan kesatuan kebijakan strategis.
Orkestrasi Kebangsaan
Secara filosofis, otonomi daerah terhubung erat dengan gagasan besar Bung Karno tentang suatu negara yang inklusif, di mana pemerintahan hadir untuk semua rakyat tanpa diskriminasi terhadap berbagai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Di bawah semangat “holopis kuntul baris”, otonomi daerah tidak boleh dipahami sebagai kompetisi antara pusat dan daerah, tetapi sebagai kolaborasi antarlevel pemerintahan.
Ketika hubungan antara pusat dan daerah dibangun di atas semangat gotong royong, otonomi daerah dapat menjadi wahana untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Pusat dan daerah seharusnya menjadi dua unsur yang saling melengkapi dalam orkestrasi kebangsaan.
Membangun Otonomi yang Hybrid dan Asimetris
Pengalaman di lapangan mengindikasikan bahwa pendekatan otonomi yang seragam di seluruh daerah tidak selalu efektif. Dengan keberagaman karakteristik dan kebutuhan di Indonesia, model otonomi daerah yang hybrid dan asimetris menjadi sangat penting. Konsep hybrid mencakup pemadukan unsur sentralisasi pada urusan strategis nasional dengan desentralisasi yang adaptif pada urusan lokal.
Asimetri di sini berarti memberikan derajat kewenangan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah. Ini bukanlah hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia; pengaturan kekhususan dan keistimewaan beberapa daerah sudah menunjukkan bahwa konstitusi membuka ruang untuk diferensiasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, hubungan pusat dan daerah akan lebih berlandaskan pada proporsionalitas dan subsidiaritas.
Keadilan Sosial dan Masa Depan Otonomi Daerah
Akhirnya, tujuan utama otonomi daerah bukan semata distribusi kewenangan, melainkan distribusi keadilan. Otonomi harus bertindak sebagai instrumen untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial memerlukan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, serta memastikan bahwa kebijakan nasional peka terhadap ketimpangan antarwilayah.
Otonomi daerah yang berkeadilan adalah yang mampu memperkuat kapasitas daerah tertinggal dan mendorong inovasi di daerah maju. Dengan penataan ulang arah pendulum otonomi daerah, diharapkan Indonesia dapat menemukan titik keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi yang efektif, sehingga otonomi daerah bisa berkembang dengan baik menuju cita-cita besar negara demokrasi Pancasila yang berkeadilan sosial.
