Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait isu LGBT secara komprehensif. Ia berpendapat bahwa pendekatan berbasis edukasi dan pemahaman lebih efektif dibandingkan dengan sekadar imbauan atau pendekatan konfrontatif.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap publikasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Isu LGBT diketahui menjadi salah satu poin yang dianggap sebagai ancaman nonmiliter dalam regulasi tersebut.
Amithya menekankan perlunya program intervensi yang komprehensif untuk mengatasi fenomena LGBT. “Kalau hanya imbauan, saya kira tidak kuat,” tegas Amithya, Rabu (8/7/2026).
Ia juga menilai bahwa pemerintah daerah harus menyusun langkah-langkah terukur melalui program edukasi yang memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat. Menurutnya, penanganan masalah ini harus mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Amithya mengaitkan pentingnya pendekatan ini dengan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang dari Januari hingga Mei 2026, tercatat 97 kasus baru HIV, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL).
“Upaya pengendalian HIV tidak cukup hanya berfokus pada penanganan dampak, tetapi harus diiringi dengan langkah-langkah edukatif, promotif, dan preventif yang berkelanjutan,” ungkapnya.
DPRD Kota Malang saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyakit Menular. Regulasi ini telah dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan diharapkan akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta penanganan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.
“Kami berharap pembahasan itu sesegera mungkin, sehingga Pemkot Malang bisa lebih konsen pada masalah ini,” imbuh Amithya, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
