Jakarta, Maret.id — Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan. Ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan kebijakan demi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan di Jawa Timur. “Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini, sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Gibran.
Ia menambahkan bahwa sektor perikanan yang masih memiliki beberapa tantangan akan segera menjadi perhatian. Wakil Presiden juga mencatat berbagai aspirasi serta permasalahan yang disampaikan oleh nelayan dan memastikan tindak lanjut yang cepat. “Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini, tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini. Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti,” tuturnya.
Salah seorang nelayan, Umar, mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi nelayan setempat. Ia menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, dan regulasi serta perizinan yang dinilai masih kompleks. “Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” kata Umar.
Ia juga menekankan perlunya kemudahan regulasi bagi nelayan tradisional. “Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 items, yang sulit kami urus, sehingga kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkapnya.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. Menurutnya, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak.
Dalam peninjauan dan dialog tersebut, turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.
