Jakarta, Maret.id — PDI Perjuangan kembali menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional. Tuduhan bahwa partai tersebut menerapkan politik “dua kaki” terus beredar di ruang publik.
Sebagai kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, saya merasa perlu meluruskan. Tudingan ini tidak hanya keliru, tetapi juga mengancam pemahaman demokrasi yang sehat.
Demokrasi bukanlah pilihan hitam-putih antara mendukung atau menolak. Politik seharusnya tidak disamakan dengan pertandingan di lapangan, di mana masing-masing pihak harus memilih satu sisi tanpa alternatif.
Demokrasi yang sehat menuntut sikap objektif dan kedewasaan berpikir. Kita perlu memberikan koreksi atas kebijakan yang tidak tepat dan apresiasi atas langkah-langkah positif dari pemerintah. Penolakan otomatis terhadap kebijakan bukanlah sikap oposisi yang bertanggung jawab.
Demokrasi butuh dialog, bukan dikotomi. Ruang untuk adu gagasan sangat diperlukan daripada sekadar saling membenci.
Sejak awal berdiri, garis perjuangan PDI Perjuangan adalah kepentingan rakyat. “Satu-satunya tolok ukur kami adalah kepentingan rakyat, bukan siapa yang sedang memegang kekuasaan,” tegas [Nama], [Jabatan].
Kebijakan publik dinilai dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan ekonomi rakyat kecil. Jika kebijakan tersebut mendukung, kami akan mendukung. Jika tidak, kritik akan kami sampaikan secara terbuka. Sikap kami sangat jelas dalam hal ini.
Politik bukan untuk mencari posisi aman, tetapi memastikan setiap kebijakan negara hadir untuk masalah rakyat. Dari harga sembako hingga kepastian hukum, semua adalah prioritas kami.
Kecenderungan di ruang publik untuk memberi label lebih mudah dibandingkan menjawab substansi. Istilah “dua kaki” merupakan contoh penyederhanaan yang menyesatkan.
Kita harus fokus pada ide, bukan pada stigma. Demokrasi tanpa kontrol mudah terjebak dalam penyalahgunaan wewenang. Sejarah telah membuktikan bahwa kontrol dan pengawasan adalah pilar penting dalam demokrasi.
PDI Perjuangan tidak mencari kenyamanan politik atau posisi. Kami tidak akan mengangguk pada kekuasaan, begitu juga tidak beroposisi hanya untuk pencitraan.
Kami memilih untuk menjadi kekuatan politik yang berpikir jelas dan bertindak berdasarkan data dan fakta, serta berorientasi pada kepentingan bangsa. “Silakan orang lain membangun narasi, biarkan rakyat yang menilai siapa yang sungguh-sungguh bekerja,” sambung [Nama].
Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang tetap berdiri ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan. PDI Perjuangan memiliki satu kompas: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepentingan rakyat Indonesia.
