Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Polda NTB untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap santri. Ia juga menyoroti potensi dugaan pembiaran dan kelalaian sistemik dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut.
Abdullah menekankan bahwa kasus ini tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa. Menurutnya, hal ini menyangkut keselamatan anak di lingkungan yang seharusnya aman untuk pendidikan dan pembentukan karakter. “Saya menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa kekerasan yang dialami adik-adik kita… Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Abdullah.
Ia juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam tata kelola pesantren. Salah satunya, jumlah pengasuh yang menyusut drastis dari sepuluh orang menjadi hanya dua orang. Kondisi ini, menurut Abdullah, perlu diteliti lebih lanjut karena menunjukkan lemahnya pengawasan internal yang dapat berujung pada terjadinya kekerasan terhadap santri.
Abdullah juga meminta agar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB mengambil alih penanganan perkara ini. “Fakta-fakta tersebut perlu didalami karena menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola maupun kepemimpinan lembaga… Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan siapa pelakunya,” tegasnya.
Untuk memastikan transparansi dalam proses hukum, Komisi III DPR RI mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Mereka meminta Wasidik dan Bidpropam Polda NTB untuk mengevaluasi kinerja Satreskrim Polres Lombok Tengah agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan perkara ini.
Lebih lanjut, Abdullah mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan penuh kepada saksi dan keluarga korban. Ia menekankan pentingnya layanan rehabilitasi medis dan psikologis bagi mereka yang terdampak. “Negara harus menjamin seluruh hak korban, termasuk hak atas restitusi,” imbuh Abdullah.
Di sisi lain, Abdullah juga meminta Kementerian Agama untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pencegahan kekerasan di pesantren tersebut. Ini guna memastikan peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
