Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional seiring meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Gunung tersebut kini berstatus Level III (Siaga), menuntut langkah mitigasi komprehensif demi keselamatan masyarakat.
“Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh,” kata Puan, Selasa (14/7/2026).
Ia menegaskan, meskipun ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Kesiapsiagaan nasional yang cepat dan berbasis informasi ilmiah menjadi kunci.
Puan meminta pemerintah memanfaatkan situasi ini untuk mengevaluasi kesiapan, khususnya di kawasan pesisir Selat Sunda yang rentan. Evaluasi tersebut mencakup pemantauan aktivitas gunung api, efektivitas sistem peringatan dini, dan kesiapan jalur evakuasi.
“Perlu ada koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, serta kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” sambungnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyampaikan informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Hal ini guna mencegah kepanikan dan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi.
Selain itu, Puan meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan agar evakuasi dapat dilakukan secara cepat dan efektif jika terjadi keadaan darurat.
Di lain sisi, ia mengingatkan peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat Siklon Tropis Bavi. Setiap peringatan dini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah operasional yang terukur.
“Informasi yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat,” tegas Puan.
Ia menambahkan, DPR RI akan terus memantau kesiapsiagaan pemerintah dalam menangani isu ini. Peningkatan sistem pemantauan gunung api dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat menjadi fokus utama.
“Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa dan melindungi aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
