Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera mengevaluasi dan memvalidasi data kemiskinan yang ada. Langkah ini dianggap penting agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menghilangkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Desakan tersebut muncul dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat, di mana banyak keluhan dari warga berkaitan dengan perubahan data desil penerima bantuan. “Banyak masyarakat mengeluhkan perubahan data desil ini,” tutur Amithya. Ia menegaskan bahwa masih ada warga yang kondisi ekonominya belum membaik tetapi hilang dari daftar penerima bantuan sosial.
Amithya menjelaskan bahwa hal ini berdampak pada akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Perubahan data dari pemerintah pusat mengakibatkan sejumlah warga yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi terhapus dari daftar penerima.
Ia menekankan agar Pemerintah Kota Malang proaktif dalam memastikan akurasi data di lapangan. Amithya meminta agar perangkat daerah dapat mengoptimalkan mekanisme Musyawarah Kelurahan untuk melakukan validasi dan mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat.
“Akurasidata menjadi kunci agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Tak hanya masalah bantuan sosial, Amithya juga menyoroti tantangan akses pendidikan. Ia mencatat adanya keterbatasan daya tampung di sekolah negeri yang mengakibatkan siswa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi.
Oleh karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan skema pembiayaan atau subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. “Pendidikan yang adil adalah hak setiap anak,” tegas Amithya.
Ia berharap pembenahan data kemiskinan dan penguatan kebijakan pendidikan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, bantuan sosial dan layanan pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan adil bagi masyarakat Kota Malang.
